Catatan Kegelisahan Seorang Pendaki

Judul: Norman Edwin, Catatan Sahabat Sang Alam
Penulis: Norman Edwin
Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia
Tahun: Mei, 2010
Tebal: xvi + 423 Halaman
Harga: Rp. 65.000

Buku ini tidak lain merupakan laporan Norman Edwin ketika berusaha menapakkan kaki berbagai puncak tertinggi di dunia, lembah-lembah penuh misteri, hingga wilayah-wilayah yang masih menyisakan persoalan.

Namun Norman tidak hanya menuliskan kenangan indah saat ia berada di tempat-tempat tersebut, tetapi ia juga melukiskan ketegangan, saat-saat maut mengintai, hingga masalah-masalah kronis yang “menghinggapi” berbagai tempat yang disambanginya.

Di tahun 1980-an, Norman Edwin bukan lagi "anak bawang" dalam jagat pendaki gunung. Pengalamannya mendakai berbagai tempat yang jarang dikunjungi manusia telah menempatkannya menjadi salah satu pendaki andalan dari Indonesia.

Kehebatannya menuliskan pengalaman selama melakukan pendakian maupun mengikuti ekspedisi, telah membuat lelaki yang dijuluki Beruang Gunung tersebut, dipercaya untuk membuat berbagai laporan di sejumlah media cetak di Indonesia.

Jika tulisan-tulisan dalam buku ini diamati, ternyata Norman tidak hanya bercerita sesuatu yang bersifat personal. Ia tidak berpretensi untuk menunjukkan superioritasnya sebagai sosok yang sanggup menjawab keganasan alam. Namun ia juga berusaha untuk memperlihatkan berbagai kecemasan dan keprihatinannya melihat alam yang semakin rusak oleh tangan manusia.

Pada bagian awal buku ini misalnya, Norman sudah memperlihatkan bahwa padang salju yang menyelimuti Puncak Jayawjaya semakin mengalami penyusutan. Penyusutan jumlah dan luas selimut es ternyata tidak hanya terjadi pada Puncak Jayawijaya, tetapi juga sejumlah puncak gunung es yang berada di belahan dunia lain.

Berbagai teori dan spekulasi dilontarkan untuk menjawab fenomena tersebut. Namun tidak satu pun yang dapat memberikan penjelasan yang memuaskan. Tetapi, kini, sekitar 30 tahun kemudian, ada jawaban yang mungkin membuat semua pihak puas, yakni pada saat itu proses pemanasan global sudah dimulai. Proses itu pulalah yang membuat gunung es di kutub utara mulai lumer.

Keprihatinan Norman atas rusaknya alam, tercermin juga dalam tulisanya mengenai Situ Aksan (situ berarti danau dalam bahasa Sunda), sebuah danau sisa peninggalan Bandung purba. Hasil penelusuran Norman memperlihatkan bahawa Situ Kasan yan pada tahun 1940-an masih seluas lima hektar persegi, namun 40 tahun kemudian menyusut hingga seluas satu hektar saja.

Lagi-lagi, kerusakan ini terjadi akibat ulah manusia yang membebani danau tersebut, mulai dari pembangunan pemukiman di sekitar danau hingga pencemaran yang berasal dari bangunan yang berada di sekitar danau tersebut. Lalu, seperti kisah sedih tentang alam lainnya, Situ Aksan pun akan tinggal cerita saja.

Tidak hanya soal kondisi alam, dalam buku ini juga dimuat tulisan Norman mengenai sejumlah situs candi yang dirusak oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Dimuatnya tulisan ini tentu saja menunjukkan bahwa persoalan seperti ini memang masih terjadi dan jelas-jelas menuntut penyelesaian. Sayangnya, upaya penyelesaian tersebut belum maksimal.
Catatan lain dari buku ini adalah, tidak terdapatnya keterangan pada foto yang dimuat. Padahal, sebuah foto justru tidak berbicara apa-apa ketika disuguhkan tanpa caption maupun teks. Alhasil, foto-foto dalam buku ini tidak begitu terasa faedahnya sebagai pelengkap isi tulisan. Sayang sekali.

Namun begitu, diterbitkannya buku ini patut mendapat apresiasi. Tentu bukan sekadar untuk menunjukkan heroisme ataupun keberhasilan manusia “menaklukkan” alam, tetapi juga sebagai sumber inspirasi bagi banyak orang muda untuk lebih peduli pada kondisi alam yang kian memprihatinkan.

Norman Edwin memang telah tiada. Ia kehilangan nyawanya ketika melakukan ekspedisi menuju puncak Aconcagua, di Argentina pada tahun 1992. Namun berkat tulisan-tulisannya yang dikumpulkan dalam buku ini, pembaca masih dapat ikut merasakan kedahsyatan alam, sekaligus mendengarkan senandung sedih alam yang digerogoti oleh keserakahan manusia.***

Terancamnya Sungai, Terancamnya Peradaban

Terancamnya Sungai, Terancamnya Peradaban

Judul: Jelajah Musi, Eksotika Sungai di Ujung Senja
Penulis : Tim Kompas
Penerbit: Penerbit Buku Kompas
Tahun: I, April, 2010
Tebal: xxiv + 376
Harga: Rp. 89.000

Sungai tidak hanya merupakan jalur perdagangan, tetapi juga tempat berawalnya peradaban. Jika kemudian sungai mengalami kerusakan parah, itulah awal meredupnya sebuah peradaban.
Sungai Musi yang meliuk di bumi Sumatera Selatan, sejak lama digunakan sebagai jalur perdagangan. Aliran sepanjang 720 kilometer ini seakan menjadi denyut nadi perekenomian sekaligus kehidupan masyarakat Sumsel.

Namun, kejayaan Musi di masa lalu terancam hilang. Pasalnya, sungai tersebut perlahan-lahan tengah mengalami kerusakan akibat tangan manusia yang selama berabad-abad justru hidup dan memperoleh berkah dari sungai tersebut.

Dari laporan yang disampaikan dalam buku ini, kerusakan sungai Kota Palembang itu sudah terjadi sejak di hulu sungai. Sayangnya, upaya untuk mengatasinya dirasakan lambat. Akibatnya, kerusakan tersebut semakin parah dan terancam tidak dapat tertanggulangi.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh sungai Musi adalah erosi. Erosi ini disebabkan oleh tidak memadainya konservasi atau pelestarian tanah. Hal inilah yang terjadi di daerah Tanjung Raya, Kabupaten Empat Lawang.

Di wilayah Tanjung Raya, tanaman kelapa sawit ditanam tanpa pohon pelindung karena pohon-pohon pelindung sudah ditebang. Sedangkan akar pohon sawit tidak mampu menahan erosi maupun air. Akibatnya sungai Musi meluap saat curah hujan meninggi.

Erosi seperti ini juga mengakibatkan pendangkalan di beberapa wilayah sepanjang aliran sungai Musi. Pendangkalan inilah yang membuat kapal-kapal besar tidak dapat lagi melayari sungai Musi. Padahal sejumlah kapal besar dibutuhkan untuk membawa minyak mentah dari kilang minyak yang telah diambil alih dari perusahaan minyak asing.

Hal tersebut semakin parah pada musim kemarau. Ketika musim kemarau tiba, tongkang yang membawa barang dagangan pun sulit untuk membawa barang dagangan ke tempat yang dituju. Padahal tongkang pembawa barang dagangan ini sangat membantu petani maupun warga yang berada di tepi sungai Musi.

Pencemaran yang diakibatkan oleh limbah rumah tangga menjadi masalah lain yang membebani sungai Musi. Hal ini terjadi seiring semakin banyaknya rumah yang dibangun dengan membelakangi sungai. Rumah yang dibangun membelakangi sungai potensial memperburuk kualitas air sungai karena limbah rumah tangga.


Tinggal cerita
Hal menarik lain dari sungai Musi adalah DAS (Daerah Aliran Sungai) Lematang yang merupakan salah satu anak sungai Musi. Dilaporkan, hingga tahun 1970-an sungai ini masih menjadi urat nadi kehidupan penduduk. Namun karena degradasi di bidang sosial-ekonomi, penduduk harus hengkang ke Jawa untuk menjadi buruh pabrik di pinggiran Jakarta.
Padahal menurut sejarah, pada pertengahan abad ke-19, di sepanjang DAS Lematang banyak ditemukan tanaman kapas. Bahkan, menurut sumber sejarah, setengah dari produksi kapas Karesidenan Palembang dihasilkan dari daerah tersebut. Namun hal itu kini hanya tinggal cerita.
Apa yang disajikan dalam buku ini adalah gambaran, potensi sungai yang besar seringkali hilang hanya karena ketidakmengertian masyarakat mengenai arti penting keberadaan sungai. Padahal Indonesia memiliki banyak sungai yang potensial untuk menggerakkan perekonomian dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
Tampaknya, pemerintah pun harus memberikan perhatian yang lebih banyak terhadap kondisi sungai di Indonesia. Regulasi pemerintah yang tepat serta dijalankan dengan konsisten, akan membantu terpeliharanya kehidupan dan peradaban di sepanjang sungai.***

Penunggalan Makna Tubuh oleh Kekuasaan

Judul: Dilarang Gondrong, Praktik Kekuasaan Orde Baru Terhadap Anak Muda awal Tahun 1970-an
Penulis: Aria Wiratma Yudhistira
Penerbit: Marjin Kiri
Tahun: April, 2010
Tebal: xxi + 161 Halaman
Harga: Rp. 51.000


Ketika pemaknaan atas tubuh mengalami penunggalan oleh praktik kekuasaan, maka tubuh kehilangan otoritas. Kemerdekaan tubuh pun tergantikan kekerasan yang dehuman.

Itulah sekilas isi buku yang ditulis oleh Aria Wiratama Yudhistira ini. Dalam buku tersebut Aria ingin memperlihatkan bahwa kekuasaan dapat melakukan berbagai upaya bukan hanya untuk mencapai tujuan, tetapi juga melanggengkan kekusasaan. Namun sayangnya, cara-cara tersebut justru melupakan hak-hak warga negara.

Secara tegas Aria merujuk kepada praktik Orde Baru. Orde yang muncul setelah Presiden Sokerano jatuh itu, memang menghalalkan berbagai cara agar cita-citanya tercapai. Demi pembangunan, mereka berusaha meredam ataupun membersihkan berbagai hal yang dicemaskan dapat mengganggu stabilitas sosial.

Salah satu cara yang mereka dalam rangka tersebut adalah pelarangan terhadap rambut gondrong yang terjadi sekitar tahun tahun 1960-an hingga tahun 1970-an. Orde Baru menganggap pemuda berambut gondrong adalah pemuda yang urakan, kotor, tidak bertanggung jawab, dan tidak mengacuhkan masa depan diri maupun bangsanya.

Parahnya, berbagai lembaga kemudian melakukan diskriminasi terhadap pemuda berambut gondrong. Mereka yang mengurus Kartu Tanda Penduduk, Surat Ijin Mengemudi, hingga Surat Keterangan Bebas G30S, tidak akan dilayani jika yang mengajukan masih berambut gondrong.

Tindak diskriminasi tidak hanya sampai di situ, pencitraan terhadap pemuda gondrong sebagai sosok yang harus dijauhi kian dipertajam oleh media massa. Dalam pemberitaan selalu ditekankan bahwa pelaku kejahatan adalah pemuda berambut gondrong. Akibatnya, sosok pemuda berambut gondrong selalu diidentikkan sebagai pelaku kejahatan.

Kuatnya pencitraan tersebut memunculkan fitnah, misalnya saja ketika pecah kerusuhan di Bandung pada tanggal 5 agustus 1973 (hal. 110). Diberitakan, pelaku kerusuhan adalah sekelompok tukang becak dan pemuda berambut gondrong. Padahal, tidak ada fakta yang mendukung hal tersebut.

Lebih parah lagi, untuk “menertibkan” pemuda yang berambut gondrong, aparat kerap menggunakan ancaman. Mereka bahkan tidak segan melakukan kekerasan terhadap pihak yang mencoba menghalang-halangi mereka.

Padahal, sulit diterima oleh akal sehat bahwa rambut gondrong berkaitan dengan kejahatan dan ketidakpdulian terhadap lingkungan sekitar. Bersikerasnya penguasa dengan anggapan ini memerlihatkan watak kekuasaan yang cenderung mengenakan “kaca mata kuda” dalam melihat persoalan.

Tentu saja hal tersebut menuai protes dari berbagai kalangan. Mereka dengan tegas menolak kebijakan anti-gondrong yang terkesan terlalu berlebihan dan mengada-ada. Sayangnya, keberatan tersebut tidak banyak ditanggapi oleh penguasa.

Buku ini memperlihatkan bahwa manifestasi kekuasaan memang masuk ke berbagai wilayah, termasuk tubuh pria. Pemaknaan atas tubuh pria tidak lagi ditentukan oleh si pemilik tubuh, tetapi oleh kekuasaan.

Bukan tidak mungkin praktik serupa masih terjadi hingga saat ini lewat berbagai bentuk praktik kekuasaan yang lain, seperti lembaga keagamaan hingga otoritas tertentu.***

Sketsa Buram Kepartaian di Indonesia

Judul : Anti Partai
Penulis : Bima Arya Sugiarto
Tebal : x + 188 halaman
Penerbit : Gramata
Terbit : 2010

Keberadaan partai sebagai salah satu bentuk partisipasi rakyat dalam kegiatan politik ternyata sarat dengan persoalan. Persoalan yang dapat bersifat internal maupun eksternal itu, berujung kepada dua hal yakni, terganggunya dinamika kepartaian yang sehat, serta kecenderungan rakyat untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan politik..

Jika kondisi di atas dibiarkan, maka bukan tidak mungkin muncul penolakan terhadap partai. Akibatnya, partai tidak lagi dipandang sebagai saluran aspirasi rakyat, tetapi hanya menjadi medium bagi segelintir orang untuk memegang kekuasaan. Akhirnya partisipasi rakyat menjadi minim sehingga kekuasaan tidak memiliki legitimasi. Hal yang sama terjadi juga di Indonesia yang kini memiliki puluhan partai politik.

Buku yang merupakan kumpulan tulisan Bima Arya Sugiarto ini tampaknya ingin menguliti persoalan tersebut. Ia mencoba untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dinamika kepartaian di Indonesia, dan memberikan analisa kritis terhadap persoalan yang tersebut.
Dari hasil pengamatan Arya, ada sejumlah persoalan yang muncul dalam sistem kepartaian di Indonesia. Misalnya saja masalah partai Islam. Dalam temuan Arya, partai Islam di Indonesia cenderung kalah pamor dengan partai sekuler. Hal ini tampak dari jumlah pemilih partai Islam yang terus menurun dari satu pemilu ke pemilu lainnya.

Menurut Arya hal tersebut disebabkan oleh gagalnya partai Islam untuk merekontestualisasikan diri di tengah realitas psikis dan fisik bangsa Indonesia. Dengan kata lain partai Islam harus mengedepankan agenda-agenda konkret yang bersinggungan langsung dengan kepentingan publik ketimbang mengusung isu syariat yang diformalkan (hal. 35).
Persoalan ini sebenarnya tidak hanya terjadi dengan partai-partai islam. Tetapi juga partai-partai agama di luar partai Islam. Ketika isu yang diangkat hanya berkutat pada persoalan ideologi atau kepentingan pemeluk agama minoritas, maka partai tersebut tidak akan menjadi primadona dari golongan yang dicoba untuk disasar sebagai pemilih.

Meskipun ada kondisi yang berbeda antara partai Islam dan partai di luar partai Islam, namun persoalannya tidak jauh berbeda, yakni partai berbasis agama tidak menawarkan isu yang kontekstual. Hal ini menunjukkan bahwa partai berbasis agama belum berhasil memberikan tawaran yang berkenan di hati calon pemilih.

Selain itu, masalah penting yang juga diulas oleh Arya adalah kepemimpin politik. Masalah ini menjadi strategis karena kepemimpinan yang baik akan terus mendorong peran partai yang lebih besar dalam proses demokrasi. Sebaliknya kepemimpinan yang buruk akan mempertinggi faksionalitas dalam arti negatif.

Salah satu problem kepemimpinan politik yang dipotret oleh Arya adalah hadirnya para pemimpin yang berprofesi sebagai pengusaha, atau yang dalam istilah Arya adalah "saudagar". Menurut Arya keberadaan pemimpin politik dengan profesi pengusaha tidak dapat membawa perbaikan secara signifikan pada terwujudnya partai politik yang modern.
Sebaliknya, keberadaan saudagar dalam partai politik hanya terbatas pada pendanaan operasional partai dalam jangkan panjang, atau bahkan membiayai kepentingan faksi-faksi dalam partai politik (hal.29).

Inilah yang menurut Arya akan menghasilkan kepemimpinan bercorak transaksional. Kepemimpinan transaksional terjadi ketika hubungan antara pemimpin maupun elit politik lainnya dengan konstiutuen hanya bersifat pertukaran kepentingan ekonomi maupun politik saja belaka. Pola kepemimpinan seperti ini harus direformasi menjadi pola kepemimpinan yang transformasional (hal.74).

Kepemimpinan tranformasional ini berciri mampu menggerakkan setiap individu untuk menjadi aktor utama perubahan. Di sini ikatan yang dibangun dengan publik lebih merupakan kesamaan sistem nilai ketimbang loyalitas personal. Oleh sebab itu, pemilihan pemimpin partai harus didasarkan pada visi ke depan calon pemimpin, bukan kepada calon-calon karismatis tanpa visi ataupun gagasan.

Hal yang juga sempat disinggung oleh Arya dalam buku ini adalah mentalitas calon legislatif. Dalam tulisannya yang berjudul Demokrasi di Republlik Baliho, Arya menilai, dari pernak-pernik serta atribut-atribut kampanye yang tersebar di ruang publik sebenarnya dapat dilihat mentalitas dan kesiapan si calon anggota legilatif. Pesan-pesan komunikasi politik yang tidak konseptual, ketidakpahaman soal pencitraan yang sebenarnya strategis, hingga kekurangmampuan dalam menentukan basis konstituen akibat lemahnya data, memperlihatkan bahwa para calon anggota legislatif memang belum mampu membuat manajemen yang baik dalam kampanyenya.

Padahal, kondisi sebaliknya terjadi di negara-negara yang telah memiliki "kedewasaan" dalam berdemokrasi di negara-negara maju. Di negara-negara yang telah matang dalam berdemokrasi, kampanye dilakukan dengan pencitraan yang memikat, pidato yang inpirasional, serta pertarungan ide yang mencerdaskan. Dengan mengatakan demikian, seolah-olah Arya ingin mengatakan bahwa kampanye-kampanye seperti itu belum tumbuh di Indonesia.

Arya mensinyalir bahwa hal itu disebabkan oleh mandulnya mesin partai. Mesin-mesin ini hanya aktif ketika musim pemilu mendekat. Di luar musim pemilu, hubungan antara rakyat dengan partai politik tidak terjadi. Akibatnya pada musim pemilu, calon anggita legislatif harus "tancap gas" untuk membangkitkan kembali memori publik. Padahal cara ini sangat tidak efektif. Ujungnya adalah penolakan publik terhadap partai.

Banyak hal menarik yang dibahas secara tajam oleh Arya seputar keberadaan partai dalam buku ini. Kesemuanya memperlihatkan seperti apa sesungguhnya wajah sistem multipartai di Indonesia dewasa ini. Selain teori, contoh konkret yang diberikan oleh Arya membuat wajah tersebut semakin jelas, bahwa kedewasaan partai-partai tersebut belum dapat diharapkan.
Catatan lain tentang buku ini adalah, tidak semua tulisan disertai daftar pustaka. Padahal hal ini akan sangat membantu para mahsiswa dan peminat politik untuk menelusuri lebih jauh pemikiran yang dikutip tersebut, seperti halnya dibisakan dalam tradisi akademis. Jika saja penulis sudi sedikit bersusah payah untuk mencantumkan daftar pustaka, tulisan-tulisan ini akan jauh lebih bernas dan menyenangkan untuk dibaca.(*)

Kemanusiaan dan Kebermaknaan dalam Obituari

Judul : Mengenang Hidup orang Lain, Sejumlah Obituari
Penulis : Ajip Rosidi
Penerbit : Kepustakaan Populer Gramedia, Januari 2010
Halaman : vii + 489 Halaman


Membaca obituari selalu membawa seseorang kepada dua konsekuensi. Pertama, mengingat kembali jasa-jasa, kebaikan, ide-ide, bahkan kekurangan tokoh yang telah tiada. Kedua, mengingatkan bahwa manusia tidak abadi, ada saatnya ia harus berpulang ke alam baka.

Paling tidak, itulah yang dapat ditangkap dari kumpulan obituari yang ditulis oleh Ajip Rosidi ini. Dalam setiap obituari yang ditulisnya, Ajip secara lugas mengisahkan kelebihan-kelebihan dari tokoh-tokoh yang sedang dibicarakannya. Ia seperti ingin memperlihatkan bahwa tokoh-tokoh itu memang layak untuk dikenang, dihormati dan dihargai. Paling tidak, di mata Ajip, mereka bukanlah orang biasa, tetapi orang-orang yang mempunyai visi, integritas, berkepribdian, konsisten, serta setia terhadap idealisme.

Penghargaan Ajip terhadap tokoh yang ia kisahkan bukanlah sekadar asal sebut, tetapi didasarkan atas pengalaman pribadinya dengan tokoh bersangkutan. Hal ini terlihat dari cerita Ajip yang menyatakan bahwa ia kerap berkorespondensi, bergaul akrab bahkan berpolemik dengan mereka. Ini terjadi baik ketika Ajip masih mengajar di Jepang maupun ketika ia berada di Indonesia.

Inilah yang membuat obituari tokoh-tokoh dalam buku ini menjadi lebih kaya dan bernas. Ajip tidak hanya mengisahkan secara umum ketokohan mereka, tetapi juga menyampaikan hal-hal kecil yang bersifat human intersest dari para tokoh tersebut yang mungkin tidak diketahui secara umum.

Sebut saja ketika Ajip mengisahkan Suhamir, seorang arsitek dan ahli purbakala asal Bandung. Dalam tulisannya Ajip mengatakan bahwa tokoh ini adalah arsitek Taman Makam Pahlawan Cikutra di Bandung. Ironisnya, tidak banyak masyarakat Kota Kembang itu yang mengenal Suhamir. Padahal jasanya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Bandung. Menurut Ajip, Suhamir ikut pula merestorasi Candi Prambanan.

Catatan menarik dari Ajip mengenai Suhamir adalah, ia salah satu orang turut merencanakan pembuatan kampus Universitas Gadjah Mada (hal.254) yang honorariumnya dari pemerintah Republik Indonesia belum dibayarkan, setidak hingga tulisan tersebut dibuat pada tahun 1967.
Menurut Ajip, alasan Suhamir tidak mau menerima bayaran tersebut karena sejumlah petugas yang tidak malu-malu meminta komisi jika honorarium tersebut dicairkan. Dengan alasan tidak mau ikut-ikutan “bermain kotor”, Suhamir akhirnya memilih untuk tidak mengambil uang yang kala itu jumlahnya sangat besar.

Keluasan pergaulan Ajip dengan orang-orang yang berpengaruh dan disegani dari berbagai kalangan, juga ikut membuat obituari yang ditulisnya semakin berwarna. Apalagi ia sanggup merangkai kisah dari tokoh yang ditulisnya dengan tokoh-tokoh lain sehingga obituari yang ditulisnya sanggup mengajak pembaca melihat dan menelusuri ketokohan seseorang dengan lebih luas.

Inilah yang membuat sebuah obituari tidak melulu menjadi sebuah kisah yang bersifat individual, tetapi juga menjadi sebuah kenangan tentang banyak orang. Dengan begitu obituari menjadi lebih hidup dan sarat makna karena di dalamnya terdapat kisah interaksi antara manusia yang mencirikan kemanusiaan itu sendiri. Obituari seperti ini tidak hanya inspiratif tetapi juga menyadarkan arti kemanusiaan siapa saja yang membacanya.

Meksipun obituari yang ditulis oleh Ajip dalam buku lebih bersifat penghormatan, namun Ajip tidak segan untuk melakukan kritik terhadap tokoh yang ditulisnya. Ajip seperti tidak memiliki beban untuk melulu mengatakan hal yang manis terkait dengan seorang tokoh. Sebaliknya, dengan lugas Ajip menyampaikan kritiknya terhadap seorang tokoh.

Lihat saja ketika Ajip menulis obituari Pramoedya Ananta Toer. Dalam tulisannya Ajip tidak hanya menyayangkan Pramoedya yang tidak kunjung memperoleh penghargaan Nobel kendatipun sudah dicalonkan sebagai penerimanya, namun juga ia mengritik aksi Pramoedya yang menguliti seniman penandatangan Manifesto Kebudayaan lewat ruang Lentera dari surat kabar Bintang Timur.

Seniman lain yang juga terkena kritik oleh Ajip adalah Dodong Djiwapradja. Penyair Sunda yang pernah dianggap memiliki haluan politik yang kekiri-kirian. Bagi Ajip, di satu sisi Dodong bukanlah sastrawan yang produktif. Malah ia dikatakan sebagai penulis yang tidak punya motivasi untuk menulis sehingga ilmunya tidak dapat diamalkan saecara maksimal. Padahal Ajip berulang kali mencoba memotivasinya untuk menulis. Kritik ini tentu saja bukan bentuk ketidaksukaan Ajip kepada Dodong, tetapi cerminan Ajip yang menyayangkan kemampuan dan potensi dari sahabatnya itu.

Pada tulisan lain, Ajip juga tidak segan mengritik Prof.Dr. Fuad Hassan yang ketika menjadi menteri Pendidikan dan Kebudayaan memecat dengan tidak hormat Riyono Pratikto dari Universitas Padjadjaran, Bandung, karena dituduh terlibat Gestapu. Dalam tulisan tersebut, dengan sedikit sinis, Ajip mengritik bagaimana mungkin Fuad Hassan yang katanya memiliki minat yang besar terhadap sastra, kesenian, filsafat serta berkawan dengan para seniman dapat dengan mudahnya menandatangani surat pemecatan Riyono, yang juga seorang penulis produktif, tanpa melihat kembali secara baik latar belakang yang sesungguhnya (hal. 398).\

Ajip memang seorang yang lepas bila mengemukakan pendapatnya. Ia berbicara langsung apa adanya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ketidaksukaannya pada seseorang ataupun perilaku seseorang selalu ia tuliskan apa adanya, tanpa dilebih-lebihkan ataupun “bumbu-bumbu” lain.

Sebagai budayawan, Ajip tampaknya mempunyai perhatian khusus terhadap dunia sastra ataupun budaya. Tidak mengherankan jika dalam kumpulan obituari ini berkali-kali Ajip mempersoalkan masalah-masalah yang berkaitan dengan sastra maupun kebudayaan. Tengok saja tulisannya yang berjudul Arenawati, Sasterawan Negara (hal.414). Dalam tulisan ini secara tidak langsung ia ingin mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak terlalu peduli dengan dunia sastra ataupun sastrawannya.

Dalam tulisan itu Ajip memuji pemerintah Malaysia yang justru mengangkat Arenawati, sastrawan asal Indonesia, menjadi Sasterawan Negara di negeri itu. Kata Ajip, beruntung Arenawati menjadi warga negara Malaysia. Pasalnya, walaupun Arenawati berhasil menulis karya yang lebih hebat dari La Galigo, belum tentu ia mendapat penghargaan dari pemerintah Indonesia.

Pengalaman Ajip yang sangat kaya, juga membuat obituari yang ditulisnya memiliki spketrum yang meluas. Obituari yang ditulisnya tidak hanya bicara soal seseorang, tetapi juga sanggup menyentuh persoalan-persoalan lain, baik itu di bidang kebudayaan, ekonomi maupun politik. Tidak heran jika satu dua kali kita akan terhenti sejenak untuk merefleksikan tulisan Ajip (bahkan ada yang ditulis 40 tahun lalu) dan memproyeksikannya dengan kondisi riil yang ada pada masa kini. Pendek kata, obituari yang ditulis oleh Ajip berdimensi ke masa depan, dalam arti sanggup untuk memotret realitas masa lalu dan memproyeksikannya pada kekinian.

Kekurangan kecil tentang buku ini adalah, beberapa kali ditemukan sejumlah singkatan pada beberapa artikel, seperti “al.” dan “kl”, mungkin artinya “antara lain” dan “kurang lebih”. Tidak jelas apakah singkatan itu dibiarkan untuk mempertahanakan orisinalitas, atau karena memang terlewat begitu saja oleh editor.

Pertanyaan ini muncul karena banyak dari obituari dalam buku ini ditulis pada tahun 1960-an ketika penggunaan Bahasa Indonesia di surat kabar belum terlalu mendapat perhatian seperti sekarang. Singkatan tersebut sesekali membuat pembaca terhenti sejenak untuk mencoba mengartikannya. Meskipun demikian, hal itu tidak mengganggu substansi dari tulisan yang ada.

Hal yang pasti, obituari yang disampaikan oleh Ajip diformulasikan sedemikian rupa sehingga pembaca ditarik ke sebuah ujung yang mempertanyakan eksistensi dirinya di dalam dunia. Eksistensi ini boleh dikatakan bersifat paradoks. Di satu sisi eksitensi manusia diperhitungkandan diperjuangan, namun di sisi lain eksistensi seakan menjadi semu karena pada akhirnya manusia harus mati.

Namun tentu saja Ajip tidak ingin menawarakan pesimisme terhadap kehidupan. Sebaliknya, ia ingin mengajak setiap orang untuk berbuat lebih banyak agar hidupnya lebih bermakna, bagi diri sendiri maupun orang lain.***

Menuju Kritik Sastra yang Bermartabat

Judul: Dari Zaman Citra ke Metafiksi, Bunga rampai Telaah sastra DKJ
Penulis:Bramantio, dkk
Penerbit:Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
Tahun: Januari 2010
Halaman: 528 halaman

Perdebatan mengenai kritik sastra tampaknya tidak lagi berkutat seputar validitas metodologi, kemutlakan kaidah sebuah kajian, ataupun jenis pendekatan kritik yang dilakukan, melainkan telah bergeser ke persoalan penciptaan kritik sastra yang bermartabat sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan sastra maupun kritik sastra itu sendiri.

Persoalannya adalah, bagaimana kritik sastra yang bermartabat diciptakan sehingga kritik tersebut benar-benar kreatif sehingga sanggup melakukan sebuah interpretasi maupun usaha eksegesis yang lebih kaya dari sebuah karya sastra? Siapa yang seharusnya melakukan kritik sastra? Kemudian, apakah kritik yang ditulis dapat dikomunikasikan sehingga dapat “berbunyi” dan dapat menyusuri lorong referensi pembaca awam?

Pengajuan pertanyaan-pertanyan inilah yang membuat kritik sastra menjadi sesuatu yang tidak gampang untuk ditulis. Pertama-tama karena seorang penulis kritik harus memiliki kapasitas yang mumpuni, baik dari sisi teori maupun “kelengkapan subyektivitas” lain untuk menganalisa sebuah karya. Kedua, ia harus sanggup mengomunikasikan “temuan” dari sebuah karya kepada pembaca. Apabila pembaca tidak dapat memahami apa yang dicoba disampaikan oleh penulis kritik, maka si kritikus telah gagal melakukan kritik.

Hadirnya buku Dari Zaman Citra ke Metafiksi, tampaknya ingin menjawab persoalan di atas. Buku yang merupakan antologi tulisan pemenang lomba kritik sastra yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 2007 dan 2009 ini terutama dilakukan untuk membasahi “keringnya” kritik sastra di wilayah kesusatraan Indonesia mutakhir.

Lalu seperti apakah kritik sastra yang diharapakan? Apakah kritik sastra seperti yang termuat dalam buku ini adalah model kritik yang diharapkan? Bagiamana kecenderungan kritik sastra yang disampaikan dalam buku ini? Mari kita lihat.

Dari Zaman Citra ke Metafiksi terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah kritik sastra yang diitulis dengan tema Kepengrajinan (craftmanship) dalam Sastra Indonesia Mutakhir, sedangkan pada bagian kedua, kritik sastra ditulis dengan tema Sastra Indonesia Memasuki Abad 21.

Pada tema pertama, kritik ditulis dengan melihat atau menelaah epistemologi sastrawan dalam membentuk karyanya, demikian ditulis oleh tim juri dalam pengantar bagian pertama buku ini. Jadi, dalam telaah ini dicoba ditemukan hal paling mendasar dari pembentukan sebuah karya sastra berdasarkan evidensi-evidensi objektif yang dapat ditemukan dalam karya sastra itu sendiri.

Di sini, telaah dimulai dari analisa teks menuju kompleksitas sastrawannya. Teks tidak ditelaah untuk melihat konstruksi ataupun seluk-beluk pemikiran yang seorang sastrawan, namun lebih mendasar lagi yakni craftmanship itu sendiri. Tidak mengherankan apabila telaah yang dilakukan begitu kental dengan “pemecahan teks”, yakni membagi teks menjadi pecahan-pecahan kecil yang kemudian, dan dimaknai untuk kemudian menerjemahkannya sebagai satu kesatuan.

Hal ini tampak pada telaah berjudul Metafiksionalitas Cala Ibi: Novel yang Bercerita dan Menulis tentang Dirinya Sendiri yang ditulis oleh Bramantio. Dalam telaah ini Bramantio dengan cermat dan detil menelaah novel Cala Ibi yang ditulis oleh Nukila Amal. Dalam telaahnya, Bramantio bahkan menawarkan cara atau strategi pembacaan novel Cala Ibi agar kerumitan dalam “membaca” simbol di dalamnya dapat lebih mudah dilakukan.
Kritik yang yang menduduki tempat teratas pada sayembara kritik sastra tahun 2009 ini tampak mencoba untuk melepaskan teks sastra dari teks-teks lain di luar karya sastra tersebut, yang dalam istilah Afrizal Malna disebut sebagai “pembersihan”, agar teks tersebut lebih steril sehiingga lebih mudah untuk diidentifikasi.

Dalam hal ini, kritikus menyadari bahwa Cala Ibi adalah novel yang kaya dengan metafora, kerumitan sudut pandang cerita, penokohan, dan tanda-tanda yang sulit dipahami begitu saja oleh pembaca, sehingga tawaran pendekatan yang dilakukan pun memang tidak dapat dilakukan secara biasa.

Beberapa kritik sastra dalam antologi lainnya pun mencoba untuk “memeriksa” teks-teks sastra untuk menelaah kerumitan “relasi” antara dunia seorang sastrawan dengan dunia yang melingkupinya. Sebut saja telaah atas sajak-sajak Afrizal Mana yang ditulis oleh Tia Setiadi. Tia secara jelas dapat memperlihatkan bagaimana “relasi” atau ketegangan antara Afrizal dengan “teks-teks” dunia yang dihadapinya.

Bagian kedua dari buku ini adalah telaah sastra dengan tema Sastra Indonesia Memasuki Abad Ke-21. Dalam telaah ini diharapkan ada jawaban atas sejumlah pertanyan, seperti adakah kebaruan dalam sastra Indonesia setelah tahun 2000? Apakah konteks kekinian memengaruhi proses penciptaan sastra Indonesia mutakhir? (hal.299).

Dalam telaah yang dilakukan, tampaknya pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab. Sebut saja telaah berjudul Memandang Bangsa dari Kota: Telaah atas Cala Ibi (Nukila Amal dan Jangan Main-main dengan kelaminmu (Djenar Maesa Ayu). Penulisnya, Manneke Budiman, tampaknya berhasil membongkar teks-teks kota dalam kedua karya sastra tersebut.
Dari telaah yang dilakukan tersebut, tampak bagaimana sikap para sastrawan terhadap penanda dunia kontemporer, termasuk menemukan makna dirinya dalam persoalan-persoalan khas kota besar. Mereka tidak hanya mengkritik sekaligus berdamai dengan tawaran kenikmatan kota, tetapi juga melihatnya sebagai simtom keterbelahan bangsa. Kota hanya sesuatu yang terus mempercantik diri tanpa pernah dapat memberikan arti pada bangsa. Di sini Manneke berusaha memperlihatkan bahwa karya sastra Indonesia mutakhir memang masih mempersoalkan hiruk pikuk kota yang dianggap selalu berkecederungan memiliki persoalan dengan masalah moral.
Tidak hanya itu, pada bagian kedua ini seperti ingin diperlihatkan bahwa sastra mutakhir pun masih berbicara soal spiritualitas Tulisan yang menyebutkan hal ini adalah Religiusitas dan Erotika dalam sajak-sajak acep Zamzam Noor yang ditulis oleh Tia Setiadi. Dalam tulisan ini Tia Setiadi berhasil mengidentifikasi bahwa sajak-sajak Acep Zamzam Noor banyak berbicara soal Tuhan dan relasinya dengan aku-lirik. Namun di saat yang bersamaan Acep juga bicara soal erotika dan kekagumannya kepadaperempuan.

Sepintas hal ini tampak bertentangan. Namun dengan argumentasinya, Tia ingin mengatakan bahwa reiljiusitas dan erotika adalah dua hal yang memiliki keterkaitan dan pararelisme yang erat (hal.478). Dengan mendasarkan gagasannya pada pemikiran George Bataille--seorang penulis Prancis--,Tia setiadi melihat bahwa pengalaman erotika memiliki kesamaan dengan penyatuan dengan sesuatu yang bersifat ilahi ataupun mistik. Perbedaannya adalah, dalam erotika kedua insan harus berubah dan sama-sama bertindak untuk saling meluruhkan diri menjadi satu, sedangkan dalam momen mistik hanya mengisyaratkan subjek hanya dalam keadaan hening-bening dan sunyi (hal. 479). Apa yang disampaikan oleh Tia Setiadi ini dapat dikatakan, merupakan pemakanaan baru dari saja-sajak Acep Zamzam Noor.

Pendek kata, telaah atau kritik yang ada pada buku ini memang menawarkan kebaruan dalam pemaknaan karya sastra. Hal ini menunjukkan bahwa para kritikusnya memiliki kapsitas yang memadai untuk melakukan sebuah kritik. Namun tentu saja kritik yang dilakukan tidak bersifat final, sebab karya sastra adalah teks terbuka yang masih dapat dimaknai secara terus menerus sesuai konteksnya.

Meskipun begitu, terbitnya buku ini patut dihargai karena dengan cara ini dunia kritik sastra Indonesia akan lebih kaya. Terlebih dari itu, usaha penerbitan kritik sastra dengan melewati mekanisme penjurian seperti yang dilakukan oleh Dewan Kesenian Jakarta akan membuat kritik sastra yang dilakukan akan lebih bermartabat. ***